Senin, 03 Desember 2012

KASUS BURUH PEKERJA


Perjuangan para buruh untuk memperbaiki kondisi hidup masih menemui jalan berliku. Kenyataan memperlihatkan, payung hukum yang ada belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan mereka. Upaya buruh memperjuangkan nasib melalui jalur politik juga belum memenuhi harapan.
Dalam sejarah politik di Indonesia, partai politik yang mengklaim berbasis buruh belum meraih dukungan signifikan, bahkan keberadaannya cenderung menurun. Pada Pemilu 1999 terdapat empat parpol berbasis buruh, yakni Partai Solidaritas Pekerja, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, dan Partai Pekerja Indonesia. Dalam Pemilu 2004 hanya ada satu parpol, yakni Partai Buruh Sosial Demokrat. Partai ini berubah nama menjadi Partai Buruh pada Pemilu 2009.

Selain Partai Buruh, pada pemilu tiga tahun lalu itu juga terdapat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sebagai parpol yang khusus memperjuangkan isu perburuhan dan ketenagakerjaan.
Namun, dalam tiga kali Pemilu, partai-partai itu hanya meraih dukungan suara kurang dari 1 persen. Dukungan minim tersebut menunjukkan, parpol berbasis buruh belum mampu menyuarakan kepentingan konstituennya.

Miris kalau saya baca berita-berita di media mengenai konflik ini,  secara politis aspirasi  golongan pekerja ini memang tidak significant, beberapa periode pemilu beberapa partai mengatas namakan kaum pekerja bisa saya katakan tenggelam di antara pemain lama. Anda  ingin tau kenapa ? jawabannya bahwa sektor ekonomi formal hanya menarik 30% angkatan kerja, dan 70% bekerja di sektor informal ( Bird dan Suharyadi, 2002; Basri, 2008 ),  bahkan dari total 30% pun itu belum secara utuh masuk ke dalam satu wadah partai. Bukan rahasia lagi,  UU  No.21 tahun 2000 tentang  Kebebasan berserikat di Indonesia, selain menjadi anugerah, undang-undang ini menjadi bencana karena buruh terpecah-pecah dalam berbagai serikat yang  tentu saja akan menyulitkan saat menkonsolidasikan kekuatan.

 
SOLUSI  MANAJERIAL  INTERNAL  PERUSAHAAN

Jalan keluar dari sudut pandang supra struktural/makro/negara/kebijakan pemerintah sangat sulit  diharapkan  hasil yang optimal, hampir di semua periode kepemimpinan di Indonesia, kita mengalami kondisi ini.  Saya melihat, dengan kembali  ke perusahaan dan memperbaiki kondisi ini dari dalam, akan memberikan hasil yang efektif, lagi pula jika ini dilakukan  oleh perusahaan-perusahaan lain, toh akan berefek makro juga kan, Cuma bedanya lebih bersifat Bottom-Up.

Hipotesa saya,  Penyebab konflik industrial dikarenakan management perusahaan ( Manager dan Direksi )  menerapkan strategi management yang tidak tepat.
Ada 3 pilar utama dalam perusahaan,  yaitu Marketing, Operation, dan Finance.
Laporan Keuangan perusahaan memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kinerja dan mendeteksi  masalah dari ketiga fungsi utama ini.

Pertama Laporan Keuangan yang berasal  dari laporan Rugi Laba / Income Statement . Laporan ini untuk mengetahui plus minus kegiatan operasional perusahaan, mulai dari nilai penjualan ( kinerja marketing ) , Harga pokok produksi  ( kinerja operation ), dan biaya-biaya lain ( Kinerja Marketing, operation )

Kedua  laporan Keuangan berdasarkan Laporan Neraca / Balance Sheet. Yang didapat dari laporan Neraca ini yaitu ; Baik buruknya pengelolaan asset,  perbandingan modal kerja dan modal operasional dibandingkan dengan investasi, jumlah hutang, besar hasil pengelolaan modal kerja, dan jumlah kas sisa yang dimiliki   ( Pramono, P.R, 2007, Membedah laporan Keuangan, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 57 ).
Apapun  pencapaian kinerja perusahaan, management wajib mengkomunikasikan dengan tepat pada seluruh karyawan hingga karyawan memahami strategi perusahaan. Bukan berarti  pencapaian profit yang tinggi,  berdampak langsung pada  naiknya besaran gaji. Jika share holder/pemilik saham, memutuskan untuk  menjadikan profit  sebagai modal, ini merupakan wewenang pemilik saham.  Tentunya dasar pertimbangan seperti ekspansi, trendpasar, kondisi perekonomian, dll harus  bisa dikomunikasikan tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami. Jelas  untuk menangani kondisi ini, perusahaan harus memiliki team yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki masalah komunikasi.