Good Corporate Governance

Pengertian Good Corporate Governance

Sebagai sebuah konsep, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992 – melalui apa yang dikenal dengan sebutan Cadbury Report – mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, Manajer, Pemagang Saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Centre for European Policy Studies (CEPS), punya foormula lain. GCG papar pusat studi ini, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholder, bukan terbatas kepada shareholder saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholder secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholder menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan.

Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaaan istilah. Kelompk negara maju (OECD), misalnya mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggungjawab kepada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholder lainnya. Karena itu fokus utama disini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency, responsibility, accountability, dan tentu saja fairness.

Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu accountability, transparency, predictability dan participation. Pengertian lain datang dari Finance Committee on Corporate Governance Malaysia. Menurut lembaga tersebut, GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang, tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya..

Kemudian, GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (BOD, BOC, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku.

Pada intinya prinsip dasar GCG terdiri dari lima aspek yaitu:

1. Transparancy, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam

proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi

material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Accountability, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Responsibility, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian

(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi

yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Independency, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip

korporasi yang sehat.

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di

dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendala sangat besar yang dihadapi dalam penerapan prinsip GCG saat

ini di Indonesia adalah praktik korupsi, pengelembungan biaya, kolusi serta

nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk dibanyak perusahaan

swata maupun Pemerintah. Berdasarkan analisis ICW menunjukan, selama

Januari hingga Juni 2006 terjadi peningkatan tajam jumlah kasus korupsi di

berbagai lembaga dan sektor, dalam penjelasan Ketua Bidang Informasi Publik

ICW, Adnan Topan Husodo bahwa tahun 2006 terdapat peningkatan korupsi

sangat tajam pada BUMN dan BUMD yaitu 13,4% tahun 2005 naik menjadi

46,4% tahun 2006, menurut Adnan, analisis yang dilakukan ICW ini

didasarkan atas laporan masyarakat yang berjumlah 137 dan laporan 83 Media

Massa tentang 140 kasus korupsi di daerah dan nasional.

Menurut penulis, implementasi prinsip GCG tidak terlepas dengan

implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good government

governance (GGG). Di era globalisasi tuntutan terhadap paradigma good

governance dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Istilah good

governance sendiri dapat diartikan terlaksananya tata ekonomi, politik dan

sosial yang baik. Jika kondisi good governance dapat dicapai maka negara

yang bersih dan responsif (clean and responsive state) akan terujud,

semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) dan kehidupan bisnis yang

bertanggung jawab bukan merupakan impian lagi.

Kelemahan yang sangat mencolok dalam proses tercapainya good

governance selama ini adalah tingginya korupsi yang terjadi. Korupsi dapat

dikatakan merajelala terutama dikalangan birokrasi pada institusi publik atau

lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen serta

lembaga BUMN/D. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya untuk

menegakkan paradigma good governance. Paradigma Good Governance

berjalan seiring dengan paradigma good corporate governance. Keberhasilan

menerapkan GCG, apabila GGG juga berjalan dengan baik. Oleh karena itu,

sepanjang GGG tidak terujud, maka tata kelola perusahaan yang baik juga

tidak akan terujud.

Berdasarkan pembahasan di atas, terjadinya kondisi tersebut lantaran

GCG belum membudaya di Indonesia, hal ini senada dengan pendapat Pontas R. Siahaan bahwa di Indonesia konsep GCG baru pada tahap pengenalan

(setting), padahal GCG berhubungan juga dengan fungsi monitoring atau

implementasi secara terus menerus, apa-apa yang harus diperbaiki terhadap

setting yang telah dibuat, sehingga nantinya akan terbangung model GCG yang

sesuai dengan kondisi yang akan berdampak kepada penguatan kinerja.

Kemudian, tahap berikutnya adalah tahap performance yaitu mengukur

kinerja yang dihasilkan dari persiapan GCG ini, dan yang perlu diingat tidak

ada single universal corporate governance model. Praktik GCG yang dibangun

haruslah yang sesuai dengan kultur sosial dan budaya Indonesia.

Selain berbagai faktor di atas, ada faktor lain, yaitu Lemahnya sektor

korporasi33 telah menyebabkan mereka makin jauh dari peranan sebagai

“engine of growth” atau sebagai primadona pembangunan. Dengan kata lain,

sektor korporasi adalah tulang punggung dalam pembangunan perekonomian.

Penyebab utama dari lemahnya pondasi ekonomi makro Indonesia dikutip

dalam studi yang dilakukan oleh ADB pada tahun 2000 di beberapa Negara

Asia Timur, khususnya Indonesia, Korea, Philippines dan Thailand, yang

menyimpulkan bahwa:“countries that sufferes dramatic reversal of fortune

during the Asean financial crisis have identified weaknesses in corporate

governance as one of the major sources of vulnerabilities that led to their

economic meltdown in 1997”. Dipihak lain, Presiden ADB, Mr. Tadoa Chino

pernah mengatakan bahwa, “ A dynamic private sector is critical to achieving

purpose, sustainable economic growth…” dalam hal ini sektor

Usaha/perusahaan erat kaitannya dengan usaha pengentasan kemiskinan baik

langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan yang sama, pertanyaan

senada juga disampaikan oleh banyak pihak yang mewakili Negara maju

maupun Negara berkembang, dalam hal ini mereka mengaris bawahi arti

penting dan peran GCG dan arti strategis peran sektor swasta dalam

pembangunan.

Dalam kaitan dengan pembangunan perekonomian, sektor korporasi

yang mampu berperan positif bagi pembangunan ekonomi adalah sector korporasi yang merupakan aset nasional dan bukan mereka yang hanya

menjadi beban dan parasit masyarakat. Kelompok korporasi ini adalah

kelompok yang patuh dengan prinsip-prinsip GCG, taat pada aturan main dan

peraturan yang berlaku, dengan kata lain adalah mereka yang mampu

mempraktikkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan usahanya, oleh

karena itu, dalam kehidupan berbisnis saat ini GCG harus merupakan

komitmen, Tanpa adanya komitmen yang tinggi dari pelaku bisnis, pemerintah

dan masyarakat umum, maka sulit untuk mewujudkan GCG. Untuk

mewujudkan semua itu diperlukan pedoman GCG yang mengikat semua pihak.

Code atau Pedoman GCG yang disusun oleh KNKG tahun 2001 hingga

saat ini belum efektif. Code for GCG ini hanya berupa pedoman yang bersifat

voluntary atau kesukrelaan, nampaknya dengan sistem kesukarelaan ini sulit

untuk diterapkan di Indonesia untuk saat ini, tanpa ada dorongan atau paksaan.

Oleh karena itu, perlu banyak ketentuan pedoman GCG yang diambil alih oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat diwajibkan untuk

mematuhinya (mandatory compliance). Dalam hal ini dapat diterapkan sanksi

bagi pelanggarnya, sebagai contoh ketentuan-ketentuan tentang praktik GCG

dalam UU Perbankan dan juga peraturan pelaksanaannya.

Di banyak Negara berkembang pelaksanaan GCG lebih didorong

karena adanya rasa takut terhadap sanksi yang ada, atau takut kepada penguasa.

Peraturan yang berlaku menyediakan berbagai sanksi perdata maupun pidana

bagi pelanggarannya, seperti yang diterapkan di Malaysia. Inilah sikap yang

perlu dikembangkan terhadap pentaatan terhadap GCG yang bersifat

regulatory driven. karena prinsip GCG tidak akan berjalan dengan baik tanpa

daya paksa melalui regulasi sebagaimana yang diamanatkan oleh OECD,

menurut OECD, faktor utama keperhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG

adalah landasan hukum yang memungkinkan prinsi-prinsip GCG diterapkan

bahkan lebih dari itu. GCG harus dianggap sebagai aset yang tidak berujud yang akan

memberikan hasil balik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah

perusahaan dan GCG juga sebagai way of life atau kultur perusahaan yang

dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pedoman

perilaku manajemen. Oleh karena itu, ke depan setiap bidang atau sektor akan

menerbitkan Pedoman GCG yang bersifat voluntary dan harus memuat hal

pokok tentang kewajiban pemenuhannya bersifat “mandatory” dan juga

dimasukan system reward and punishment seperti yang diterapkan di negara

Malaysia.

Pengeloaan perusahaan yang baik membutuhkan pengaturan hukum

yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat

yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Pengaturan hukum bisnis

dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “to provide order, stability, and justice”. Oleh karena itu, Keberadaan hukum

menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatik bagi

terjaminnya pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain, melalui sarana

perangkat hukum pengelolaan perusahaan yang baik diharapkan memiliki dan

menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan

keadilan dalam kegiatan bisnis.

Hukum memiliki unsur etis, yaitu hukum mempunyai sasaran yang

hendak dicapai atau tujuan akhir menuju keadilan, justitia dalam lingkup

“provide justice”. Dengan pengaturan hukum diagendakan bahwa suatu

kegiatan bisnis mempunyai ketertiban, kepastian dan keadilan. Dengan

pengaturan hukum dapat pula dipahami bahwa kegiatan bisnis harus

dituangkan dalam suatu tatanan hukum positif yang bermuatan norma.

Tata kelola Perusahaan yang baik tidak dapat dilaksanakan atas dasar “

moral-sukarela” (seperti Kode etik) tanpa memperhatikan dan dibingkai

dalam format hukum. Ini berarti hukum menjadi instrumen penting dalam

tatanan pengelolaan kegiatan bisnis jasa penilai. Dengan demikian melalui

pengaturan hukum yang kontekstual dan mengikuti dinamika kegitan bisnis

yang sedang berkembang akan tumbuh suatu tata kelola perusahaan yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis. Penuangan norma hukum

perusahaan pada hakekatnya juga sejalan dengan beberapa kelebihan yang

dimiliki peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan norma lainnya

seperti yang dikutif Satjito Rahardjo dari Algra dan Duyvendijk, yaitu:

1. Tingkat prediktabilitasnya yang besar,... peraturan perundang-undangan

senan tiasa dituntut untuk memberi tahu secara pasti terlebih dahulu halhal

yang diharapkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota

masyarakat. Asas-asas hukum seperti “ asas tidak berlaku surut”

memberikan jaminan, bahwa kelebihan yang demikian itu dapat

dilaksanakan secara seksama.

Dengan demikian, ketentuan hukum perusahaan di Indonesia ke depan akan

memiliki prediktabilitas tinggi dan menjamin kepastian hukum serta keadilan,

sehingga pembangunan hukum perusahaan mempunyai keberlakuan yang

komprehensif dan pelaksanaan GCG di Perusahaan dapat tertib secara yuridis.

Saat ini terdapat ketidakpastian berusaha atau persaingan bisnis yang

tidak sehat merupakan suatu kenyataan, seiring secara global berkembangnya

paradigma prinisp-prinsip GCG perlu peraturan perundangan yang mengatur

kegiatan tersebut yang mapan secara normatif dan empiris. Dalam hal ini sudah

sepantasnya bahwa hukum seharusnya didayagunakan sebagai sarana

penciptaan ketertiban dalam tata kelola di bidang bisnis. Oleh karena itu, perlu dibangun hukum ideal untuk mengatur aktifitas bisnis. Dengan demikian

penerapan Prinisp GCG dalam Pedoman Umum GCG nanti akan di diperkuat

dengan UU, sehingga Code for GCG bersifat regulatory driven bukan

professional driven dan ethic.

Analisis

Berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Internasional

maupun nasional bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan

prinsip GCG yang relatif terendah dibandingkan negara-negara lain. Kendala

yang sangat besar yang dihadapi dalam penerapan prinsip GCG saat ini di

Indonesia adalah praktik korupsi, pengelembungan biaya, kolusi serta

nepotisme masih tumbuh subur dan terus dipupuk dibanyak badan

pemerintahan, perusahaan swata maupun BUMN/D dan belum membudayanya

prinsip GCG.

Saat ini di Indonesia telah ada UU Perseroan Terbatas, UU Pasar

Modal, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinisp GCG,

sehingga selama satu decade terakhir sangatlah sulit untuk menerapkan GCG di

Indonesia, hal ini berdampak pada Kode Etik GCG yang telah disusun oleh

KNKG tahun 2001 tidak memilik kekuatan atau daya paksa terhadap pelaku

bisnis di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Kedepan

diharapan amandemen UUPT telah mengadopsi prinsip-prinsip GCG.

Sebenarnya prinsip GCG adalah rohnya bagi aturan hukum di bidang

bisnis, setiap aturan hukum bisnis yang diterbitkan telah disesuaikan dengan

prinsip GCG. Salah satu indikator keberhasilan implementasi GCG adalah

kelengkapan aturan hukum di bidang bisnis. Disamping adanya komitmen.

Tanpa adanya komitmen yang tinggi yang dimiliki pelaku bisnis, pemerintah

dan masyarakat umum, maka sulit untuk mewujudkan GCG dan GCG sulit

dimulai jika pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya masih bersikap

skeptis

Sikap yang perlu dikembangkan terhadap pentaatan terhadap GCG

adalah regulatory driven bukan dorongan professional driven dan ethic

driven. GCG harus dianggap sebagai aset yang tidak berujud yang akan

memberikan hasil balik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah

perusahaan dan GCG juga sebagai way of life atau kultur perusahaan yang

dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pedoman

perilaku manajemen.